ARMADANEWS, Bogor – Karena dianggap dapat
menurunkan produktifitas dan kinerja pegawai, Pemerintah Kota (Pemkot)
Bogor menolak wacana pemangkasan jam kerja untuk pegawai negeri sipil
(PNS) wanita yang diusulkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.
“Perempuan sudah memasuki zaman emansipasi wanita, sehingga tak perlu
dilakukan pemangkasan jam kerja,” kata Wakil Wali Kota Bogor Usmar
Hariman.
Menurut Usmar, selain menurunkan produktifitas kerja, pemangkasan jam
kerja hanya sia-sia karena setiap Sabtu-minggu mereka sudah mendapat
libur.
“Walaupun ini baru usulan yang masih dikaji, saya tetap tak setuju
karena memberlakukan otonomi daerah dan sentralisasi itu tak berlaku,”
ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan
Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Kota Bogor Euis Rochyati
membenarkan jika kebijakan pemangkasan jam kerja jika dipandang dari
segi kinerja memang bisa menurunkan produktifitas. Namun jika dilihat
dari sudut pandang yang berbeda, para ibu, terutama yang memiliki anak
kecil, bakal memiliki waktu yang lebih panjang untuk memperhatikan dan
mendidik putra-putrinya.
“Yang pasti, BKPP akan menerapkan jika kebijakan itu dikeluarkan.
Tapi, berdasarkan kajian, memang harus dievaluasi lagi,” katanya. (net)
Time in Bogor 
Tidak ada komentar: